KABARRAFFLESIA.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Bengkulu dibawah pimpinan Ketua Febri Yurdiman mengingatkan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tidak membantu kegiatan yang diselenggarakan oleh KNPI versi Rifai Darus. Sebab KNPI tersebut ilegal.

Sekretaris DPD KNPI Provinsi Bengkulu, Carminanda mengatakan, berdasarkan SK Kemenkumham nomor AHU.00007.AH.01.08 tahun 2017 telah mengesahkan persetujuan perubahan badan hukum KNPI dibawah kepemimpinan Ketua Umum, Fahd El Fouz Arafiq yang terpilih berdasarkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta.

Dengan SK Kemenkumham tersebut jelas menegaskan bahwa untuk di Provinsi Bengkulu KNPI yang sah adalah KNPI yang diketuai oleh Febri Yurdiman.

“Tidak ada KNPI yang lain. KNPI yang legitimate adalah yang dipimpin oleh bung Febri. Yang lain itu ilegal. Jadi Pemprov jangan bantu dan fasilitasi yang ilegal. Kalau dibantu juga pakai APBD artinya melanggar hukum,” ucap Carminanda, Kamis (26/4).

Carminanda menambahkan, hal tersebut juga telah ditegaskan langsung Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly saat bertemu pengurus KNPI Sulawesi Tenggara tahun lalu.

Menurut Yasona, dengan dikeluarkannya SK Kemenkumham nomor AHU-0010877.AH.01.07 itu dengan sendirinya mengugurkan keabsahan SK Kemenkumham nomor AHU-001403.AH.01.07 untuk hasil kongres Papua dengan kepengurusan dipimpin Rifai Darus.

“Kalau ternyata ditemukan ada indikasi Pemprov membantu organisasi ilegal ya kami persilahkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya,” pungkasnya. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here