KABARRAFFLESIA.com – Angka perkawinan usia anak di Bengkulu sangat mempriharinkan. Berdasarkan lansiran BPS, ditemukan 16,17% perempuan menikah di bawah usia 16 tahun dan 23,04% yang menikah di usia 17-18 tahun.

“Perempuan dengan usia perkawinan dibawah 16 tahun dan usia 17-18 tahun mengalami peningkatan kurun waktu 2015-2017,” kata Koordinator Program Yayasan PUPA Grasia Renat, Minggu (12/8).

Ia melanjutkan, berdasarkan catatan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu sepanjang tahun 2017, angka perkawinan usia anak tertinggi berada di Kabupaten Seluma yaitu sebanyak 40 orang (16-18 tahun). Selanjutnya Kabupaten Rejang Lebong 30 anak (16-18 tahun) dan Kota Bengkulu 23 anak (16-18 tahun).

Menurutnya, faktor penyebab perkawinan usia anak adalah ekonomi berada atau sebanyak 145 kasus. Selanjutnya, ada faktor sosial budaya (63 kasus) dan kehamilan yang tidak diinginkan (5 kasus).

“Perkawinan usia anak memberikan dampak yang besar. Tidak hanya persoalan kesehatan yang dapat meningkatkan risiko angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), namun juga memicu persoalan sosial dan ekonomi perempuan,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, perkawinan anak juga bisa memicu meningkatnya angka KDRT, hak pendidikan anak, angka perceraian, serta stigma yang harus ditanggung oleh anak.

Untuk merayakan Hari Remaja Internasional 2018 , lanjutnya, Koalisi Stop Perkawinan Anak di Bengkulu mengajak :

  1. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
  2. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu bersama dinas-dinas terkait membuat langkah strategis untuk memberikan pendidikan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi dan seksual kepada anak dan remaja sejak dini.
  3. Organisasi Masyarakat ikut mengawal implementasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
  4. Media ikut serta memberikan Informasi kepada masyarakat tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
  5. Orang tua dan seluruh masyarakat Bengkulu ikut serta mengkampanyekan stop perkawinan anak serta pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual dalam keluarga.
  6. Dengan disahkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 diharapkan sebagai bentuk desakan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena sesungguhnya pemaksaan perkawinan (terutama pada anak) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.

Sekedar informasi, Koalisi Stop Perkawinan Anak di Bengkulu terdiri dari berbagai organisasi. Diantaranya cahaya Perempuan WCC, Koalisi Perempuan Indonesia, PKBI, dan Yayasan PUPA. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here