KABARRAFFLESIA.com – Warga tiga desa yang ada di Bengkulu Utara tak bisa mengurus sertifikat tanah mereka. Hal ini lantaran tanah yang mereka tempati ternyata diklaim masih wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Bimas Raya Sawitindo (BRS).

Disampaikan Koordinator Umum Serikat Rakyat Bengkulu Utara (SERBU) Deno Marlandone, ketiga desa itu berada di Kecamatan Air Napal, Air Besi dan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Dia pun menilai aneh dengan kasus ini, sebab warga yang berada di sana sudah menetap di desa tersebut selama puluhan tahun silam.

“Rumah, kebun, masjid, sekolah serta tempat pemakaman umum pendahulu mereka diklaim berada di wilayah HGU. Padahal mereka sudah mendiami desa tersebut sebelum PT BRS ada,” kata Deno, Rabu (6/2).

Akibatnya, lanjut Deno, warga yang ada di sana tak bisa mengurus sertifikat hak milik atas tanah serta bangunan mereka.

“Meskipun mereka tidak bisa mengurusi sertifikat hak milik atas tanah serta bangunan tersebut, pajak bumi dan bangunan (PBB) tetap aja dipungut setiap tahun. Anehkan?ya tapi itulah negara kita, selalu penuh kejutan,” tambahnya.

Atas kasus ini, ia pun mendesak pemerintah membentuk tim investigasi yang bertugas mencari akar permasalahan serta solusi. “Saya yakin kasus ini hanya salah satu kasus dari sekian banyak kasus serupa yang belum menyeruak ke publik,” tegas Deno. (**)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here