Oleh : Wendy Hartono*

SEMASA pemerintahan Presiden Soekarno memberlakukan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang – Undang Bagi Hasil (UPBH), sebuah kebijakan revolusiner menjamin kemakmuran dan kesejahteraan petani secara adil dan merata sebagai wujud menjebol dan membangun pondasi bangsa menuju kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik, perjuangan melenyapkan pengaruh – pengaruh feodalisme dan imperialisme sampai keakar – akarnya, dengan memapankan kehidupan petani memiliki tanah sendidi dalam memproduksi bahan – bahan makanan seperti beras, jagung, ketela, umbi – umbian sayur – mayur dan berbagai jenis kebutuhan pangan lainnya yang menjadi konsumsi masyarakat mempertahankan hidup.

Soekarno selalu mengatakan di setiap pidatonya naik keatas mimbar dihadapan kerumunan masa – rakyat bahwa Rakyat Indonesia akan mengalami celaka, bencana, malapetaka dalam waktu dekat kalau soal makanan rakyat tidak segera dipecahkan,sedangkan soal persediaan makanan rakyat ini bagi kita adalah soal hidup dan mati. Camkan, sekali lagi camkan soal makanan ini secara besar – besaran, secara radikal dan revolusioner kita akan mengalami malapetaka!

Lembaga kajian pertanian tersebut mengerahkan petugas – petugas riset secara langsung turun kedesa – desa yang tersebar diberbagai kabupaten di Jawa Barat Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Bandung, Sumedang, Cianjur, Sukabumi, Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang dan Bogor. Untuk mengetahui sejauh mana cara bercocok tanam petani dan masalah – masalah apa saja dihadapi petani mengingat Jawa Barat adalah Provinsi paling dekat pusat pemerintahan nasional Ibukota Jakarta, menjadi factor utama penentu kekuatan mempertahankan pemerintahan nasional secara social, politik, ekonomi dan budaya punya kekhususan tersendiri menanamkan benih – benih revolusi meluaskan sayap gerakan petani.

Petani Jawa barat menggarap lahan – lahan pertanian menggunakan alat – alat sederhana cangkul, sabit, parang untuk mengolah kebun dan hewan – hewan ternak sapi – kerbau untuk membajak tanah persawahan menanam padi, jagung, singkong, ubi jalar, sayur – sayuran dan buah – buahan merupakan tanaman bahan pangan rakyat, berada dibawah bayang – bayang ancaman lintah darat, tukang ijon, tengkulak, birokrasi desa dan polisi kehutanan adalah pihak – pihak penghisap dan pencekik leher petani dengan cara – cara licik menguasai tanah dan membeli murah hasil panen petani, sangat bertentangan dengan kebijakan Presiden Soekarno yang diatur dalam UUPA dan UPBH semua tanah harus diserahkan kepada petani setempat, pada kenyataannya belum terlaksana secara maksimal, masih terjadinya penguasaan sepihak, disebabkan ketidak tahuan petani tentang kebijakan – kebijakan tersebut.

Tujuh puluh tahun sudah Indonesia berdiri sebagai Negara di bawah pemerintahan Jokowi – JK presiden ketujuh Republik Indonesia punya gagasan yang sama dengan Soekarno tentang Reforma Agraria pembagian tanah kepada masyarakat arus bawah, kebijakan tersebut dinamakan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) yang katanya menjadi agenda prioritas pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan dan pemberian legalitas akses kepada masyarakat bawah membuka hutan – hutan milik Kementerian Kehutanan sebagai kebijakan pemerataan Ekonomi dengan mengidentifikasi daerah membagikan tanah kepada warga masing – masing dua hectare, daearah yang menjadi prioritas adalah Jawa Timur,Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berkomitmen melaksanakan reforma agraria, salah satu agenda utama Nawacita. tercantum dalam 45 Tahun 2016 pada 16 Mei 2016, tercantum 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu:

  1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
  2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;
  3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
  4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
  5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Namun, jika dilihat pemerintah Jokowi dan JK belum terlaksana secara maksimal mendistribusikan tanah dan kepada siapa di serahkan oleh Menteri – Menteri terkait menangani program TORA dan PS Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala badan Pertahanan Nasional dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang seharusnya Jawa barat menjadi prioritas menyelesaikan konflik – konflik agraria, hampir terjadi konflik agraria di 27 Kabupaten Jawa Barat antara petani dan perusahaan seperti di Teluk Jambe Karawang, petani mengalami kekerasan tindakan – tindakan represif aparat TNI/Polri, jika benar – benar pemerintahan Jokowi – Jk ingin melanjutkan cita – cita Soekarno yang belum terealisasikan mesti secepatnya menghentikan konflik – konflik petani dengan pemodal nasional maupun pemodal asing sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap petani.

*Ketua KPW STN Jawa Barat

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here