KABARRAFFLESIA.com – Dua puluhan massa yang mengatasnamakan diri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konsorsium Nasional kembali melakukan unjuk rasa di Kantor Walikota Bengkulu, Senin (24/6). Mereka meminta bertemu dengan Walikota Helmi Hasan.
“Kami ingin bertemu dengan Walikota, Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah. Selain ketiga itu, kami tidak mau,” jelas Korlap Aksi, Syaiful Anwar.
Dia menerangkan tuntutan yang ingin disampaikan masih terkait mutasi yang dilaksanakan Pemkot Bengkulu beberapa waktu yang lalu. Dimana, dalam mutasi itu terdapat mantan narapidana yang dilantik menjadi Sekretaris Dinas.
“Memang kasusnya pidum, tapi dia ini melakukan pidana itu dengan menjanjikan proyek melibatkan jabatan dia yang saat itu dia jabat,” ungkapnya.
Baca juga: Mutasi Pemkot Tak Salahi Aturan
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bila demo ini tanpa intimidasi dari pihak manapun. “Kami datang tidak dibayar,” tegasnya.
Tuntut Kerja DPRD
Syaiful juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bekerja dalam mengawasi proses mutasi. Salah satunya denga membentuk Pansus untuk mengusut permalahan di Kota Bengkulu.
“DPR sebagai penyambung aspirasi kami harap konsisten, karena mutasi ini terindikasi ada jual beli jabatan,” kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bengkulu Baidari Citra mengaku senang adanya laporan ini. “Kita sudah bentuk pansus terkait mutasi dan dikomandoi oleh Komisi I.
“Pansus juga telah ke KASN dan BKD DKI Jakarta. Nanti akan kita tanya hasil dari mereka,” tambahnya.
Dilanjutkan Anggota DPRD Kota Bengkulu Kusmito mengatakan kewenanga mutasi ada di Kepala Daerah. Selain itu harus juga tetap di jalurnya.
“Kita juga sudah klarifikasi ke Plt. BKD terkait adanya mantan napi. Kami selaku fraksi PAN akan tetap objektif,” ungkap Kusmito.
(cho)
