KABARRAFFLESIA.com – Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengatakan tidak dibutuhkan Perda atau Perwal dalam pemotongan zakat profesi ASN. Hal ini lantaran yang melakukan pemungutan zakat tersebut bukanlah pemerintah.

“Misalnya pemerintah memungut parkir, maka kita butuh perda parkir namanya,” kata Helmi, ditemui di Masjid At Taqwa, Jumat (27/9).

Pemotongan zakat sendiri, lanjutnya, yang memungut adalah Baznas. Pemerintah hanya sekedar memfasilitasi saja.

Baca Juga :

– Ini Penjelasan Baznas Soal Pemotongan Zakat Profesi ASN Kota Bengkulu
Zakat Profesi Tak Hanya di Kota Bengkulu
Walikota Zakat 20% Tiap Bulan

Kenapa Baznas? Karena Baznas, jelas Helmi, merupakan anak kandung pemerintah yang diberikan kewenangan untuk memotong dan mengelola zakat. Pemerintah tidak boleh untuk melakukan pemotongan zakat.

“Presiden tidak boleh mengambil zakat, tapi memfasilitasi Baznas pusat mengambil zakat. Gubernur tidak boleh mengambil zakat, tapi memfasilitasi,” jelasnya.

Terkait dengan pengolaan uang zakat, lanjutnya, harus diawasi. Baznas sendiri sebenarnya diaudit per 6 bulan. Terkait pro dan kontra, penggunaan zakat, ia minta ditanyakan langsung dengan Baznas.

“Boleh tidak zakat digunakan untuk beli AC, untuk membantu masjid, tanya dengan Baznas, Majelis Ulama Indonesia. Walikota tidak berkompetensi memutuskan siapa yang berhak siapa yang tidak,” jelasnya.

Dalam ksemepatan itu, ia juga mencontohkan beberapa perbankan yang sudah menerapkan pemotongan zakat profesi. Bank Bengkulu, misalnya, tidak membutuhkan Perda untuk pemotongan zakat pegawainya. Dan para pegawainya tidak ada yang ribut.

“Semua perbankan menerapkan pemotongan zakat profesi. Apakah butuh Perda? Tidak. Kawan-kawan media bisa cek langsung ke perbankan tersebut,” kata Helmi. (cho)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here