KABARRAFFLESIA.com – Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengatakan pemotongan zakat profesi tidak hanya di Kota Bengkulu. Sudah ada beberapa daerah yang menerapkan pemotongan zakat sebesar 2,5 persen dari gaji tersebut.

Di Bengkulu sendiri, lanjutnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah menerapkan pemotongan zakat sejak lama. Ia pun meminta awak media untuk mengkonfirmasi langsung ke Bank Bengkulu apabila tidak percaya.

Baca Juga :

– Ini Penjelasan Baznas Soal Pemotongan Zakat Profesi ASN Kota Bengkulu
Walikota : Tidak Butuh Perda Zakat
Walikota Zakat 20% Tiap Bulan

“Tanya dengan pegawai-pegawainya, itu nggak ada yang ribut,” kata Helmi.

Namun, bila ada ASN yang komplain dengan kebijakan pemotongan bisa menyampaikan langsung. Sebab pilihannya ada dua, memberi zakat atau diberi zakat.

“Jadi kalau yang nggak zakat, maka dia berhak menerima zakat,” tegas Helmi.

Lanjutnya, yang menarik zakat tersebut bukan pemerintah, tetapi Baznas. Yang mengelolanya juga Baznas, bukan Pemerintah Kota (Pemkot).

“Presiden tidak boleh mengambil zakat, tapi memfasilitasi Baznas pusat mengambil zakat. Gubernur tidak boleh mengambil zakat, tapi memfasilitasi,” jelasnya.

Baznas sendiri, kata Helmi, selalu diaudit tiap semester. Pertama, diaudit oleh Kementerian Agama. Kedua, oleh akuntan publik.

“Masyarakat, awasi ini Baznas. Agar kemudian uangnya ini hampir Rp500 dalam satu bulan, yang dari zakat profesi saja, agar bisa benar-benar diberikan kepada yang betul-betul berhak,” jelasnya. (cho)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here