Cuma di Bengkulu, Pantai Dikelola Pemprov

KABARRAFFLESIA.com – Tarik menarik terkait engelolaan Pantai Panjang antara Pemprov Bengkulu masih terjadi. Bahkan Walikota Bengkulu Helmi Hasan meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk memediasi permasalahan ini.

“Pantai Panjang ini sampai sekarang asetnya tidak jelas,” kata Helmi, saat rapat penyerahan LHP di Kantor BPK RI Perwakilan Bengkulu, Selasa (14/1).

Helmi mengatakan soal kebersihan selalu diserahkan ke Pemkot Bengkulu. Sementara bila ada pembangunan, selalu diklaim oleh pemprov.

Ceritanya, jelas Helmi, dulu ada caretaker yang ditunjuk oleh gubernur untuk menyerahkan Pantai Panjang ke Pemprov. Itulah yang saat ini menjadi dasar Pemprov mengklaim memiliki pantai tersebut.

“Ini harus dimediasi oleh BPK. Kalau memang itu punya pemprov, nanti Pemkot akan tarik diri dari sana,” jelasnya.

Bukan tanpa alasan, Helmi mengatakan pada tahun ini, Pemkot akan memasang lampu-lampu jalan di seluruh kawasan wisata, termasuk pantai panjang. Ia harap tumpang tindih pengelolaan tak menjadi ganjalan rencana pembangunan tersebut.

“Jangan seperti sekarang, kota tidak bisa tarik retribusi karena diklaim oleh provinsi. Tapi ketika ada permasalahan maka kota yang disalahkan,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta BPK RI untuk mengambil sikap. “Cuma di Bengkulu inj pantai dikelola oleh pemprov,” tegasnya.

Senada, Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto menegaskan bila di daerah-daerah kewenangan pengelolaan pantai ada di tangan daerah tingkat II.

“Apabila pengelolaannya jelas maka potensi PAD bisa kita maksimalkan,” ucapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Aryo Seto berharap Pemprov dan Pemkot berkoordinasi untuk mendudukkan permasalahan ini. Rekomendasi ini sebenarnya sudah lama disampaikan oleh BPK RI.

“Mudah-mudahan dengan koordinasi segera ada solusi dari permasalahan ini,” kata dia. (cho)

Video Terkait :