KABARRAFFLESIA.com – Ketua DPD PAN Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain ikut angkat bicara atas program buka donasi yang dilaksanakan Pemprov Bengkulu. Menurutnya, hal tersebut tidak layak dilakukan oleh pemerintah daerah.
“APBD Pemerintah Propinsi Bengkulu itu ada Rp3 triliun lebih. Masa kemudian membuka donasi. Apakah pemprov sudah berubah menjadi yayasan peduli kasih?” kata Teuku, Senin (6/4).
Teuku yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu itu menilai Sekda dan Gubernur Bengkulu kurang peka dan tutup mata atas penderitaan rakyat akibat adanya Covid-19 ini. Pasalnya, wabah ini telah membuat masyarakat kian merana sebab tak bisa lagi bekerja seperti biasa.
“Coba lihat banyak rakyat yang sudah tak punya makanan sedikit pun di rumahnya, terkena PHK, tak bisa mencari nafkah secara normal seperti biasa, pasar sepi, pusat pembelanjaan tutup,” ungkapnya.
“Mungkin sekda dan gibernur kelamaan di rumah sehingga tertutup pandangan mata nya terhadap penderitaan rakyat hari ini,” sindirnya kemudian.
Pemerintah, menurut Teuku, seharusnya secara maksimal berupaya mengalokasikan anggaran, menyumbang sebagian gajinya, membantu rakyat yang sekarang menderita karena wabah covid-19 ini.
“Bukan malah kemudian meminta sumbangan dari rakyat,” imbuhnya.
Sebab, lanjut pria berdarah Aceh itu, rakyat sudah tak punya apa-apa lagi untuk disumbangkan. Jangan menyumbang, memenuhi kebutuhan harian saja sudah susah.
“Bukankah selama ini, gaji kita, penghasilan kita, kendaraan dinas kita semuanya berasal dari rakyat? Kemudian apa salah nya bila dikembalikan pada rakyat?” jelasnya.
“Bertahun-tahun, kita mendapatkan fasilitas dari rakyat, saatnya kita kembalikan kepada rakyat. Bantulah rakyat sekarang, bukan malah minta dibantu,” tutup Teuku.
Untuk diketahui, Pemprov membuka donasi untuk penanganan COVID-19 sejak 2 hari yang lalu. Sumbangan bisa disalurkan melalui rekening Bank BRI Cabang Bengkulu 0115.01.003820.309 atas nama Biro Kesra Pemprov Bengkulu.
Dikutip dari BengkuluToday.com, Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri juga menyatakan Pemprov Bengkulu belum berencana untuk memotong gaji ASN maupun anggota DPRD. Menurutnya, pemotongan gaji haruslah diikuti payung hukum yang jelas.
Kita tidak bisa asal potong gaji pejabat maupun pegawai. Kita memilih membuka donasi sebagai opsi untuk membantu penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Bengkulu, kata dia.
