KABARRAFFLESIA.com – Ketua umum Gerakan Bela Tanah Adat (GARBETA) Kabupaten Lebong Edwar Mulfen meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong untuk berkerja secara profesional, proporsional serta transparan dalam menindaklanjuti temuan dan laporan adanya oknum ASN di lingkungan Pemkab Lebong yang berpihak pada salah satu kandidat di pilkada 2020.

“Apapun dalihnya, berdasarkan petunjuk yang ada saudara Mustarani Abidin terindikasi berpihak atau berafiliasi pada salah satu kandidat yang sedang berlaga di pilkada tahun 2020. Sebab sosok “Bapak kito” yang dimaksud Pak Sekda itu, bisa saja kandidat yang maju Pilgub Bengkulu ataupun Pilbup Lebong,” ujar Edwar, Rabu (30/9).

Menurutnya, tindakan Mustarani tersebut seakan-akan dengan sengaja melanggar aturan yang berlaku.

“Padahal secara tegas undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang ASN, (Pasal 2 huruf d) menyebutkan dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan atas asas netralitas. Bisa dimaknai bahwa setiap  ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh atau kepentingan manapun. Lalu, dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik PNS (pasal 6 huruf h), nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi: profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi. Kemudian ditambah dengan surat edaran MenPAN RB (Pasal 11 huruf c), PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dalam partai politik,” beber pria berambut gondrong ini.

Ia menambahkan , ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN di tahun politik. Pertama, ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah.

Kedua, ASN dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai kepala daerah. Ketiga, ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah.

Keempat, ASN dilarang menghadiri deklarasi calon/bakal calon kepada daerah. Kelima, ASN dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar atau sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi, maupun keterkaitan lain melalui media online maupun media sosial.

Keenam, ASN dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Ketujuh, ASN dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

“Jika tidak ingin berujung ke DKPP, Bawaslu Kabupaten Lebong harus segera menindaklanjuti laporan yang ada. Perlu diingat, Bawaslu tidak hanya sebatas lembaga yang menerima laporan. Bawaslu juga berkewajiban memproses kejadian-kejadian yang ada sebagai temuan. Semisal vidio atau foto viral ASN yang terindikasi afiliatif di medsos. Jadi tidak mesti menunggu laporan atau pengaduan masyarakat,” paparnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Lebong Jefriyanto menegaskan pihaknya sedang melakukan pendalaman dan investigasi terkait beberapa temuan keterlibatan oknum ASN dalam pilkada 2020.

“Terkait dengan laporan netralitas ASN, termasuk yang berfoto-foto di markas itu kita jadikan temuan dan sudah kita dalami. Sehari dua hari ini akan kita panggil. Untuk persoalan oknum Pjs Kades Sukau Kayo kita sedang lakukan investigasi,” pungkas jefri.

Sementara untuk persoalan laporan Garbeta ke Bawaslu, terkait indikasi keterlibatan Sekda Kabupaten Lebong Mustarani Abidin, pihaknya sedang menunggu pelapor melengkapi kekurangan syarat formil. Termasuk menghadirkan saksi. (dn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here