KABARRAFFLESIA.com – Pemerintah Kota Bengkulu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu sepakat menjalin kerjasama dalam bidang hukum. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dilaksanakan di Balai Kota Bengkulu, Rabu (24/2/2021).

Kerjasama diantara kedua instansi ini terkait bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum, dan bidang lain yang berkaitan dengan tata usaha negara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu Irene Putrie mengatakan kerjasama seperti ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak dulu. Namun, terbagi-bagi di OPD-OPD.

“Karena itu, hari ini kita perbaharui dan ada beberapa poin tambahan kerjasama yang lebih lengkap,” kata dia.

Ia menambahkan, kerjasama kali ini akan mengutamakan upaya-upaya pencegahan tindak pidana. Misalnya, kedepan, Kejari akan melakukan pendampingan terhadap kontak-kontrak kerjasama yang dilakukan Pemkot dengan pihak ketiga.

“Dengan adanya pendampingan dari Jamdatun sedari awal, maka tim Kasi Intel dan Pidsus tidak perlu masuk lagi,” ungkapnya.

Selain itu, kata Irene, kejaksaan juga konsen pada program pemulihan ekonomi nasional.

“Karena itu, kami akan mendukung semua program Pemkot Bengkulu terkait dengan peningkatan clean dan good governance,” imbuhnya.

Sementara itu, Walikota Bengkulu Helmi Hasan berharap kedepan, Pemkot Bengkulu dan Kejari bisa meramu program-program yang bisa mendukung peningkatan PAD daerah ini.

“Tadi kami sudah diskusi, misalnya soal pengelolaan pasar. Apakah bisa ke depan, pasar di Kota Bengkulu dikelola oleh pihak ketiga,” jelasnya.

Sebab, sambung Helmi, selama ini banyak PAD pasar yang bocor akibat tidak terkelola dengan baik. Proses penataan pasar juga bisa dilakukan lebih maksimal bila dikelola oleh swasta.

“Kita berharap dari kerjasama ini bisa berpengaruh positif pada peningkatan PAD dan pencegahan tindak pidana,” pungkasnya. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here