KABARRAFFLESIA.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jangan sampai membentuk klaster baru. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu, Kusmito Gunawan, Selasa (6/7).
Dia menjelaskan berdasarkan data yang disampaikan satgas Covid19 Provinsi Bengkulu per 6 Juli 2021terjadi lonjakan jumlah warga provinsi Bengkulu yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sekurangnya ada sebanyak 10.877 orang dengan penambahan kasus baru sebanyak 100 orang, 38 diantaranya warga Kota Bengkulu.
Menurutnya, kasus ini sangat disayangkan dan segera harus mendapat respon cepat dari Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu, mengingat bulan ini akan dilaksanakan PPDB untuk tahun ajaran 2021/2022 dan akan dimulainya pembelajaran ditingkat PAUD, TK, SD, SMP dan SMA negeri maupun swasta.
“Ini memungkinkan banyaknya siswa dan orangtua siswa mendatangi sekolah untuk mendaftar ulang yang menyebabkan keramaian dan lalai akan protokol Kesehatan,” ungkapnya.
Dalam hal ini, anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu itu menegaskan, Dinas Pendidikan dan pihak sekolah harus segera mengambil langkah dan kebijakan yang strategis guna mengurangi angka penambahan kasus baru terlebih jangan sampai ada cluster baru di lingkungan sekolah.
“Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan agar membuat surat edaran yang berisi tentang jadwal penerimaan siswa dan membatasi hanya 50 persen dari kuota ruangan sekolah perharinya dan memfasilitasi tempat cuci tangan, menyiapkan sanitizer, mengecek suhu, menyiapkan masker dan mengatur jarak,” jelasnya.
Mantan dosen UNIB ini juga menyarankan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Satpol PP Kota Bengkulu untuk penyemprotan disinfektan di sekolah-sekolah.
“Upaya ini dilakukan semata untuk menjaga Kesehatan bersama”, ujar kandidat Doktoral Hukum Universitas Trisakti Jakarta tersebut.
Kusmito juga akan menyampaikan solusi cepat kepada Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu untuk Bersama-sama DPRD Kota Bengkulu mengambil kebijakan terkait kasus lonjakan Covid-19 ini.
“Jika kasus baru Covid-19 masih banyak ya kita akan mengambil kebijakan untuk sekolah daring pada 12 Juli 2021 ini, dan akan di evaluasi lagi sampai tidak ditemukannya banyak kasus baru,” pungkasnya. (adv)
