Dan Ikut Serta Sejahterakan Rakyat
KABARRAFFLESIA.com – Ketua DPD PAN Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain menanggapi pernyataan politisi Golkar Samsu Amanah yang mengatakan bila perjuangan Helmi Hasan memerdekakan ijazah adalah politik.
Menurut Teuku, semua insan politik, termasuk Samsu Amanah harus banyak belajar lagi. Bila perlu buka lagi buku politik.
“Kami di PAN, untuk jadi kader harus belajar dan tahu definisi politik itu apa. Samsu Amanah harus belajar lagi,” kata Teuku, Selasa (31/8).
Lebih lanjut, Teuku menjelaskan, tidak ada yang salah dengan politik. Bahkan, kerja partai politik dan insan politik adalah berpolitik.
“Walikota, anggota dewan itu adalah jabatan politik. Masa kerja politik dilarang,” imbuhnya.
“Jadi justru Helmi Hasan mengajak semua insan politik untuk berlomba untuk kebaikan, berlomba memberikan kebahagiaan bagi rakyat,” sambungnya.
Hakikat Parpol, sambung Teuku, adalah mensejahterakan rakyat. Bagaimana caranya? Membantu rakyat yang sedang kesulitan.
“Jangan malah insan politik dan parpol dihalangi melakukan kerja-kerja politik, dihalang-halangi mensejahterakan rakyat. Harusnya kan malah dibantu,” kata dia.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu itu menambahkan, semua parpol harusnya terlibat aktif dalam advokasi-advokasi mensejahterakan rakyat.
“Bila banyak parpol tapi rakyat tidak sejahtera, maka bubarkan saja parpol,” tegasnya.
Sekali lagi, tegas mantan aktifis HMI ini, hakikat didirikan parpol adalah melakukan advokasi demi kesejahteraan rakyat.
“Masa kita ke sekolah, dibilang eh itu politik. Kita bantu orang kebakaran, dituduh itu politik. Lah jadi kita harus gimana? Giliran kita tidur, nanti dituduh tidak kerja,” beber Teuku.
Sebelumnya, Waka I DPRD Provinsi Bengkulu Samsu mengajak semua pihak agar tidak lagi mempolitisir dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu khususnya SMA-SMK untuk kepentingan Pemilu 2024. Karena hajat politik untuk kontestasi pilkada 2024 dinilai belum relevan saat ini dan masih jauh waktunya.
Pernyataan ini dikeluarkannya menyikapi perjuangan Helmi Hasan memerdekan ijazah siswa yang ada di Bengkulum
“Untuk kita cermati semua, bahwa sudah sangat jelas kewenangan SMA-SMK itu adalah kewenangan Pemprov, jadi jangan dibawa-bawa ke ranah politik, masih terlalu pagi (pilkada 2024 itu masih lama), jadi tetaplah fokus dengan tugas dan kewenangan masing-masing” ujar Samsu Amanah, dikutip dari Tuntasonline.com
