KABARRAFFLESIA.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu sudah berhasil merealiasasikan pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB) sebesar 92,81 % dari target yang ditentukan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB Bapenda Kota Bengkulu, Gita Gama Putera.

“Per 30 September, capaian BPHTB sudah 92,81%,” kata Gita.

Untuk diketahui, pada 2021 ini, Bapenda ditarget memungut BPHTB sebesar Rp15 miliar. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp14 miliar.

“Pada tahun 2020, kita berhasil over target. Dimana penerimaan BPHTB sebesar 131%,” ungkapnya.

Peningkatan perolehan BPHTB ini, sambung Gita, lantaran Pemkot Bengkulu memberlakukan Perwal Nomor 43 Tahun 2019. Beleid itu mengatur beberapa komponen yang dijadikan tolok ukur penilaian besaran pajak yang dikenakan untuk wajib pajak.

“Pertama ialah harga perolehan pajak, kedua nilai jual objek pajak dan yang ketiga ada Peraturan Walikota (Perwal) nomor 43 tahun 2019 dihitung sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB,” jelasnya.

Memang, jelas Gita, ada beberapa kalangan yang akhirny mempermasalahkan Petwal ini.

“Yang permasalahkan tidak banyak. Ada dari developer, notaris, dan individu, tapi tidak banyak,” imbuhnya.

Sebab, Gita menerangkan, selama ini pemerintah tidaj tahu nilai real dari penjualan tanah. Banyak oknum akhirnya memanipulasi harga jual.

“BPHTB itu dikenakan bila harga jual diatas Rp60 juta. Jadi dulu banyak oknum yang memanipulasi harga jual. Masa ada harga tanah di kawasan perkotaan yang per meternya Rp100 ribu,” papar Gita.

Tak hanya itu, Gita menambahkan, Perwal ini juga mengatur mekanisme pengajuan keberatan bila wajib pajak tak mampu bayar.

“Ada mekanisme pengurangan pajak. Tapi tidak serta merta bisa dikurangi, tetap saja ada kriteria-kriteria yang diatur Perwal,” pungkasnya. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here