KABARRAFFLESIA.com – Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu Kusmito Gunawan menilai ada yang keliru dari klaim suksesnya SPP gratis yang diprogramkan oleh Gubernur Rohidin.

Sebab, berdasarkan laporan warga Kota Bengkulu kepada DPRD Kota Bengkulu bahwa betul SPP gratis, tetapi komite sekolah tetap melakukan pungutan kepada siswa. Alasan pemungutan untuk menunjang operasional santuan pendidikan.

“Ini sangat keliru, komite hanya bisa melakukan penggalangan dana berbentuk bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat,” demikian disampaikan Kusmito, Rabu (12/1).

Pada Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, lanjut mantan dosen FH UNIB itu, disebutkan bahwa tugas komite sekolah adalah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Adapun yang dimaksud dengan bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

“Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan,” tegas pengurus ICMI ini.

Sementara, Kusmito melanjutkan, pungutan pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Sedangkan dalam SE gubernur 24 Desember 2021 bahwa gubernur melarang adanya pungutan komite sekolah. Hal ini mempertegas bahwa SPP gratis yg dimaksud sangan jauh panggang dari api.

Dilaporkan warga bahwa di Kota Bengkulu pada SMA N 7 Kota Bengkulu melakukan bentuk pungutan pada pembayaran uang komite, OSIS dan SPS. Oleh karena gubernur harus jujur dan mempertegas tentang pungutan ini, pengawas harus turun langsung dan warga melakukan klarifikasi.

Walau kewenangan SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi, tetapi warga, siswa dan KTP mereka warga kota Bengkulu. Terlebih ada laporan orang tua siswa, menjadi kewajiban kami DPRD Kota Bengkulu membela kepentingan warga Kota Bengkulu.

“Harusnya gubernur sinergi dan mencontoh program Walikota Bengkulu atas SPP gratis, tidak ada pungutan, merdekakan ijazah, mengangkat siswa tidak mampu sebagai anak asuh, BOS tepat sasaran,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here