KABARRAFFLESIA.com – Pro dan kontra pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Anggaran COVID-19 masih menyeruak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu. Bahkan, sejumlah fraksi yang menginginkan adanya Pansus terus ‘menggedor’ pintu Ketua DPRD Kota Bengkulu agar segera menindaklanjuti surat yang telah mereka sampaikan.
Di tengah ramainya perbincangan soal Pansus COVID-19 ini, salah satu anggota DPRD Kota Bengkulu, Dediyanto, justru kian aktif menyapa warga. Dengan metode turun langsung ke lapangan Dedi mengawal kebijakan-kebijakan Pemkot Bengkulu dalam menangani COVID-19.
“Untuk mengawal kebijakan eksekutif, kita (dewan) bisa memberdayakan kapasitas personal Dewan. Berdayakan juga Komisi di dewan,” demikian disampaikan Dediyanto, yang menolak pembentukan Pansus COVID-19 di DPRD Kota Bengkulu.
Baru-baru ini misalnya, Dedi meninjau langsung kebijakan PDAM gratis yang dicanangkan Pemkot Bengkulu kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Peninjauan ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan Komisi III DPRD Kota Bengkulu ke PDAM, beberapa waktu yang lalu.
“Saya mengunjungi rumah Pak Gito. Saya mencoba memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pemasangan stiker PDAM gratis. Apakah hanya sekedar ditempel saja, atau memang ada manfaatnya. Dan betul, Pak Gito menjelaskan bahwa program ini memang ada, terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei ini memang mereka sudah digratiskan,” cerita Dedi.
Dalam kesempatan itu, Dedi yang juga dikenal sebagai aktivis pemberdayaan masyarakat ini berharap agar program ini terus bisa berlanjut. Sebab, masyarakat kurang mampu sangat terbantu akan program 3000 PDAM gratis tersebut.
“Kami dari komisi III meminta agar program ini tetap berlanjut sampai Maret 2021, sebab berdasarkan keterangan dari warga program ini sangat membantu dan meringankan beban mereka, sehingga uang untuk pembayaran PDAM seperti biasanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya,” demikian Dedi.
