KABARRAFFLESIA.com – Setidaknya ada 49,3 persen rakyat Provinsi Bengkulu yang menginginkan gubernur baru pada 2025 mendatang. Hal ini nampak dari hasil survey yang dilakukan MSCI (Media Survey Center Indonesia).
“Ada 18 % yang tidak ingin gubernur baru dan ada 32,7 yang tidak tahu atau tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif MSCI, Helmi Pangabean, Rabu (24/4).
49,3 persen pemilih ini, sambungnya, mayoritas menginginkan Helmi Hasan untuk memimpin Provinsi Bengkulu di periode mendatang. Setidaknya ada 47,1% yang menginginkan Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu itu menggantikan posisi Gubernur Rohidin Mersyah.
Sisanya ada nama Agusrin Najamudin (7,8%), M Saleh (5,2%), Rosjonsyah (5,1%), Meri Toyota (1,9%). Kemudian Dempo (0,3%), Elva Hartati (0,3%), Ahmad Kanedi (0,2%), Bando Amin (0,2%), Dani Hamdani (0,2%), Feri Ramli (0,2%), dan Imron Rosyadi (0,2%).
Helmi Pangabean menilai besarnya angka yang menginginkan ganti gubernur ini lantaran masih banyaknya permasalahan daerah. Diantaranya :
- Masalah Kemiskinan Kasejahteraan Masyarakat
- Masalah Infrastruktur Jalan Rusak
- Permasalahan Utama Daerah
- Masalah Pengangguran yang sangat Tinggi/Peluang Kerja yang Sedikit
- Masalah Harga dan Ketersediaan Sembako
- Masalah Ketersediaan dan Harga Pupuk Pertanian
- Masalah Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan yang Kurang.
- Masalah Pelayanan dan Fasilitas Pendidikan yang Sangat Minim dan Biaya Sekolah Mahal
- Masalah Pembangunan Fasilitas Umum yang Tidak Merata
- Masalah Kerusakan Lingkungan dan Limbah Pabrik/Perusahaan
- Masalah Keamanan Lingkungan dan Tingginya Kriminalitas
- Masalah Kerukunan Masyarakat (Agama,SukU, dan Etnis)
- Masalah Irigasi dan Kebutuhan Air Bersih
- Lainnya
Di sisi lain, sambungnya, masyarakat menaruh harapan pada gubernur baru. Diantaranya :
- Meningkatkan Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan Sosial
- Lebih meningkatkan kualitas infrastruktur
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peluang Kerja
- Meningkatkan Bantuan Sosial secara Merata dan Tepat Sasaran
- Lebih Fokus Pada Perbaikan dan Pengembangan Pendidikan
- Mempermudah dan mempercepat semua proses pelayanan administrasi secara umum
- Memberantas Korupsi dan Menegakkan Hukum.
Untuk diketahui, ada 1.200 responden yang disurvey oleh MSCI. Mereka tersebar diambil dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu dengan mekanisme presentase jumlah penduduk.
