Pemkot Beri Motor Untuk Ketua RT

KABARRAFFLESIA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu telah menyiapkan motor untuk Ketua Rukun Tetangga (RT). Setidaknya ada 9 unit motor yang sedang disiapkan Pemkot Bengkulu untuk dibagikan kepada Ketua RT.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, pihaknya saat ini tengah menyusun SOP untuk pemberian motor untuk RT tersebut. Sebab, ia tak mau pemberian motor ini salah sasaran.

“Saya sudah merancang beberapa SOP, namun ini sifatnya sementara, nanti dikaji lagi oleh bagian hukum,” jelas Dedy, usai rapat percepatan dana kelurahan, di Kantor Walikota, Selasa (17/9).

Beberapa SOP yang dimaksud Wawali ini diantaranya:

1. RT tersebut tertinggi dan tercepat dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
2. Tunggakan PBB di RT tersebut terkecil. Menurut Dedy, percuma saja tercepat dan tertinggi namun tunggakan PBB di RT setempat masih besar. Karena itu, pihaknya akan melihat pembayaran, minimal dalam jangka 3 tahun.
3. Pembayaran PBB dilakukan murni oleh warga. Ini bertujuan agar seluruh RT fair dalam bekerja. Karena saat ini masih ada nominal PBB yang sangat kecil, misalnya Rp34 ribu, sehingga Ketua RT setempat bisa menalangi pembayarannya.
4. Masyarakat RT setempat juga harus kompak dalam kebersihan. Menurut Dedy, percuma saja, PBB lunas tapi RT dan kelurahan semrawut.
5. Kegiatan keagamaan di RT setempat juga harus hidup. Ini sesuai dengan visi dan misi Pemkot Bengkulu.

“Motor dinas ini sifatnya pinjam pakai ke RT yang bersangkutan. Bila tidak menjabat lagi, maka akan pindah tangan ke Ketua RT yang terpilih,” jelas Dedy.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bila pada 2020 nanti, Pemkot Bengkulu akan lakukan updating data PBB. Ia menjanjikan kegiatan ini akan melibatkan jajaran pengurus RT.

“Selama ini kita menggunakan konsultan, sekarang kita gunakan RT setempat,” kata dia.

Langkah ini diambil sebab RT setempat lebih mengetahui kondisi sebenarnya. Misalnya, tanah yang ada di wilayah tersebut milik siapa dan berapa luasnya.

“Kita anggarkan Rp150 ribu per hari kerja, dimana untuk updating ini, total hari yang dialokasikan adalah 4 hari, jadi total anggarannya Rp600 ribu. Kalau bisa kerja sehari silahkan,” jelasnya.

Dia berharap dengan adanya updating data, maka tidak ada lagi PBB yang cuma Rp30 ribu atau Rp70 ribu.

“Mohon dukungan agar pembayaran PBB ini bisa terus kita tingkatkan karena Kota Bengkulu ini sangat membutuhkan dana untuk membangun,” kata Dedy. (cho)